Bupati Lampung Selatan Ikuti Rakornas Pengawasan Intern tentang Belanja Produk Dalam Negeri

KALIANDA, Sungkainews.com - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengikuti Webinar dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2022.

Rakornas dengan tema “Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa Mandiri” dilaksanakan secara hybrid dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara Jakarta.

Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengikuti Rakornas itu secara virtual dari ruang konferensi video, rumah dinas bupati setempat, Selasa (14/06/2022).

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan hal penting yang menjadi fokus terhadap belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni menciptakan nilai tambah serta membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Jokowi menegaskan, bahwa pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri, sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktivitas ekonomi dalam negeri.

“Ini uang rakyat, yang dikumpulkan dari uang pajak, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah. Kemudian dibelanjakan produk impor, yang dapat nilai tambahnya negara lain, lapangan kerjanya yang dapat orang lain,” tukas Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mensinergikan, mengawal dan mengawasi program belanja dalam negeri dengan penuh kedisiplinan dengan niat bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.

“Terakhir, sekali lagi saya meminta BPKP untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini,” kata Jokowi.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh melaporkan, dari hasil identifikasi BPKP, ditemukan beberapa permasalahan mengenai belanja produk dalam negeri seperti adanya kesulitan mengindentifikasi karena ketiadaan daftar rujukan produk lokal yang representatif.

“Pada tahap perencanaan adanya kesuliatan dalam mengidentifikasi belanja, salah satunya ketiadaan daftar rujukan produk dalam negeri yang representative atau yang baik. Ini menjadi penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal,” kata Kepala BPKP.

Selain itu, Muhammad Yusuf Ateh menyebut, dari hasil pengawasan pada tahap pelaksanaan masih banyak produk impor yang dibeli pemerintah walaupun ada produk lokal pengganti.

“Keengganan hal tesebut salah satunya dipicu dengan harga produk dalam negeri yang relatif tinggi dari produk impor,” ungkap Muhammad Yusuf Ateh.

Menanggapi hal itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto langsung menindaklanjuti hasil Rakornas bersama jajaran yang hadir.

Pihaknya, berencana akan menggelar pameran UMKM di 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan melalui produk hasil asli dari masing-masing kecamatan tersebut.

“Segera diagendakan dan harus segera dilaksanakan. Kita ada 17 kecamatan, nanti kegiatannya akan dilaksanakan satu bulan sekali, supaya pemerintah daerah tahu mana kecamatan yang menonjol produknya, kita juga akan tahu data ditiap kecamatan,” ujarnya.

“Pelaku dari UMKM nanti supaya ada sosialisasinya dan juga harus menjaga kualitas produk tersebut. Nanti diawasi ya, supaya tidak boleh mengambil produk dari luar, harus sesuai dengan lebel dan kualitas daerah masing-masing,” kata Nanang menambahkan. (RLS)